Sinergi "Bersatu dengan Alam": Ketua DPRD Lampung Dukung Pembangunan Pagar Permanen di Way Kambas

 

LAMPUNG TIMUR — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri kegiatan strategis "Gerakan Bersatu dengan Alam" yang diinisiasi oleh Kodam XX/Radin Inten di Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Sabtu (24/1/2026). Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan komitmen kuat dalam mendukung solusi jangka panjang terhadap mitigasi konflik antara gajah Sumatra dan masyarakat desa penyangga.

Acara yang juga dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi ini menjadi forum krusial koordinasi lintas sektor dalam menjaga ekosistem nasional sekaligus keselamatan warga.

Solusi Infrastruktur dan Penguatan Personel

Dalam forum urun rembuk tersebut, Ahmad Giri Akbar secara eksplisit menyatakan dukungan DPRD terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun pagar permanen di titik-titik rawan perbatasan TNWK. Infrastruktur ini dinilai sebagai langkah fisik paling efektif untuk membatasi ruang gerak satwa liar agar tidak merambah ke permukiman dan lahan pertanian penduduk.

Selain aspek fisik, Ketua DPRD juga mendorong penguatan aspek sumber daya manusia melalui:

• Optimalisasi Masyarakat Mitra Polhut (MMP): Menambah jumlah dan kapasitas personel MMP di desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan.

• Sinergi Deteksi Dini: Memperkuat sistem koordinasi antara warga, TNI/Polri, dan pihak balai dalam mencegah masuknya gajah ke wilayah sipil.

"DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan optimal agar kebijakan pelestarian dan penanganan konflik ini berjalan sesuai ketentuan dan terkoordinasi antarinstansi. Pembangunan pagar permanen dan penambahan Masyarakat Mitra Polhut adalah prioritas untuk menekan konflik," tegas Ahmad Giri Akbar.

Komitmen Lintas Sektor untuk Ekosistem

Gerakan Bersatu dengan Alam diawali dengan sesi diskusi mendalam untuk merumuskan solusi berkelanjutan bagi TNWK sebagai kawasan konservasi strategis nasional. Kehadiran Forkopimda secara lengkap mencerminkan bahwa masalah Way Kambas merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan unsur keamanan (TNI-Polri) dan pemerintahan.

Setelah sesi diskusi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pusat Pelatihan Gajah (PLG) Way Kambas untuk memantau langsung kondisi kesehatan satwa dan kesiapan fasilitas pelatihan. DPRD berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut pada aksi nyata pembangunan fasilitas mitigasi yang telah direncanakan.