Bandar Lampung - Dua BUMD, PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama, terus menggerogoti APBD Pemprov Lampung. Dalam dua tahun terakhir (2020-2021), kedua BUMD itu mengalami kerugian yang jika ditotal sebesar Rp13,9 miliar lebih.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2021 yang diterima Kupas Tuntas, terungkap laporan keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2021 mengalami kerugian sebesar Rp2.540.308.382. Sedangkan saldo akhir investasi permanen pada PT Wahana Raharja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.102.522.865.
Sementara nilai kerugian PT Wahana Raharja yang diperhitungkan tahun 2020 setelah audit BPK sebesar Rp2.217.189.530. Sehingga total kerugian PT Wahana Raharja selama dua tahun (2020-2021) sekitar Rp4,7 miliar lebih.
Berdasarkan laporan keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2019, nilai modal disetor Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp19.563.000.000.
Sementara berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan PT Lampung Jasa Utama (LJU) per 31 Desember 2021, PT LJU mengalami kerugian sebesar Rp3.781.930.922. Saldo akhir investasi permanen pada PT LJU per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.059.462.505.
Kemudian untuk nilai kerugian yang diperhitungkan tahun 2020 setelah audit BPK sebesar Rp5.541.887.637. Sehingga total kerugian selama dua tahun terakhir sebesar Rp9,2 miliar lebih. Selanjutnya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung ke PT LJU sebesar Rp40 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, saat diminta tanggapannya mengatakan, Pemprov Lampung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dua BUMD yang hingga kini belum memberikan deviden atau keuntungan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
PT Wahana Rahardja selama ini bergerak di bidang pertanian, aneka usaha dan perdagangan. Dan PT Lampung Jasa Utama bergerak dibidang properti, konstruksi dan perhubungan.
"Pak Gubernur sudah mendorong terus supaya BUMD lebih sehat dan lebih berkinerja. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama para BUMD ini sudah bisa kasih deviden," kata Fahrizal, Selasa (11/10).
Fahrizal mengatakan, jika pada tahun 2022 ini kedua BUMD tersebut belum juga memberikan keuntungan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola yang dijalankan oleh kedua BUMD.
"Kalau tahun ini tetap tidak ada untung kita akan lihat apakah karena ada masalah atau memang tidak ada untung. Karena ini dagang jadi bisa untung banyak bisa juga pas-pasan, bisa rugi. Kalau rugi kita akan lihat apakah tata kelolanya yang salah," ujar Fahrizal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, meminta jajaran direksi kedua BUMD terus memperbarui bisnis yang dikelola.
"Bisnis yang ditekuni oleh kedua BUMD harus terus diperbaharui disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan copy paste dengan bisnis yang lama, karena kadang ada yang sudah tidak relevan," ujar Noverisman.
Ia mengingatkan kepada Pemprov Lampung untuk memastikan jajaran direksi BUMD diisi oleh orang-orang hebat yang dipilih melalui seleksi lelang terbuka dan dilakukan penilaian secara transparan.
"Untuk kedepan tidak ada lagi omongan bahwa BUMD itu istilahnya jatah untuk pensiunan ASN. Kita minta agar jajaran direksi diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten dan profesional dalam menjalankan bisnisnya," tegas dia.
Hingga berita dilansir, manajemen PT Wahana Raharja maupun PT Lampung Jasa Utama belum bisa dihubungi
0 Comments