Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk bekerja secara maksimal melalui sinergi yang solid antar instansi dan elemen masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Tedi Zadmiko, menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, Camat, hingga tingkat pemerintahan pekon serta masyarakat luas.
"Tak terkecuali Forkopimda, legislatif, partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), media, dan LSM juga harus turut berkolaborasi untuk mendukung visi dan misi Bupati-Wakil Bupati. Semua ini demi meningkatkan mutu pelayanan publik dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," kata Pj Sekda, Tedi Zadmiko, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh OPD di Ruang Rapat Bupati, Lantai 4 Gedung A, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (10/3/2025).
Penyusunan RPJMD 2025-2029, Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Daerah.
Dalam waktu dekat, Pemkab Pesisir Barat akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang akan menjadi pedoman utama dalam menetapkan strategi pembangunan dan kebijakan daerah. Pj Sekda menjelaskan bahwa RPJMD ini harus diharmonisasikan dengan kebijakan Presiden, target kinerja kementerian dan lembaga, kebijakan strategis Pemprov Lampung, serta janji kerja Bupati-Wakil Bupati yang disampaikan saat Pilkada.
"RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta metode top-down dan bottom-up, guna memastikan perencanaan yang holistik dan komprehensif," jelasnya.
Dalam penyusunan RPJMD, program prioritas daerah menjadi perhatian utama, termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. Program-program ini akan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun unsur pendukung seperti perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan SDM aparatur.
Tujuh Program Prioritas Pemkab Pesisir Barat
Pj Sekda Tedi Zadmiko menekankan bahwa program-program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 akan difokuskan pada tujuh aspek utama:
1. Efisiensi Anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih optimal.
2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan guna mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
4. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) demi memastikan layanan publik yang lebih berkualitas dan merata.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta Mengurangi Kemiskinan melalui program-program berbasis ekonomi kerakyatan.
6. Efektivitas Koordinasi Administrasi dan Kebijakan Strategis untuk memastikan setiap kebijakan berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah.
7. Transformasi Digital dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi guna mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.
Efisiensi Anggaran dan Penyelarasan RPJMD dengan Janji Politik
Dalam Rakor tersebut, Pemkab Pesisir Barat juga menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah penyesuaian RPJMD dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati serta Renstra OPD, yang nantinya akan menjadi dasar dalam penataan APBD secara efektif. Selain itu, Pemkab akan melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Tedi dengan berbagai langkah strategis ini, Pemkab Pesisir Barat optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat. (*)
0 Comments