BANDAR LAMPUNG – Memasuki Tahun Anggaran 2026, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung resmi meluncurkan inisiatif penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Fokus utama tahun ini adalah transisi penuh menuju digitalisasi pengadaan dan optimalisasi e-Katalog guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efektif, dan bebas dari celah administratif.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung pada Selasa (3/2/2026) ini menghadirkan pakar dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung sebagai narasumber utama.
Perubahan Pola Pikir: Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Lampung, Risko Ramadhinata Putra, yang mewakili Sekretaris DPRD, menegaskan bahwa tantangan tahun 2026 bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan adaptasi budaya kerja.
“Digitalisasi pengadaan tidak hanya sebatas penggunaan sistem, tetapi menuntut perubahan pola pikir (mindset) aparatur. Kami mendorong pemanfaatan e-Katalog secara konsisten agar akses bagi pengguna anggaran maupun penyedia menjadi lebih mudah, efisien, dan akuntabel,” ujar Risko.
Bedah Regulasi Terbaru: Perpres No. 46 Tahun 2025
Dalam forum ini, para pelaku pengadaan dari berbagai level (PA/KPA, PPK, PPTK, hingga Pokja Pemilihan) dibekali pemahaman mendalam mengenai payung hukum terbaru, yaitu:
Perpres No. 46 Tahun 2025: Perubahan kedua atas regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
e-Purchasing & SPSE: Strategi pemanfaatan e-Katalog Nasional dan Lokal untuk memangkas birokrasi tender konvensional.
Administrasi Pertanggungjawaban: Penekanan pada ketertiban pencatatan agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Target: Pengadaan yang Berdaya Saing dan Berorientasi Hasil
Melalui penguatan SDM ini, Sekretariat DPRD Lampung menargetkan pelaksanaan program kerja tahun 2026 berjalan tanpa hambatan prosedural. Dengan sistem yang modern dan berdaya saing, diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan DPRD Lampung meningkat, sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan penyedia barang/jasa yang kredibel.
0 Comments