BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Hal ini ditegaskan menyusul arahan pusat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/4/2026).
Empati Pejabat: Fokus pada Rakyat Rentan
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah dan pejabat terkait. Beliau menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan menyangkut hajat hidup 227 juta jiwa penduduk Indonesia yang masuk kategori sangat miskin hingga rentan miskin.
"Masyarakat kita yang sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan miskin menuju sedang itu jumlahnya 227 juta orang. Mereka sangat terpengaruh dengan kenaikan harga bahan makanan, meskipun kenaikannya sedikit," tegas Tomsi Tohir.
Tomsi juga mengingatkan para pejabat untuk memiliki empati tinggi dan tidak menjadikan kondisi pangan pribadi sebagai tolok ukur. Ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk keluar dari rutinitas administratif dan turun langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan pasokan.
Analisis BPS: Mewaspadai Fenomena Volatile Food
Meskipun tren inflasi pasca-Lebaran secara historis menunjukkan penurunan dibandingkan saat masa puncak hari raya, Badan Pusat Statistik (BPS) meminta daerah tetap waspada. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa dalam empat tahun terakhir, inflasi pasca-Lebaran memang cenderung lebih rendah, namun fluktuasi harga pangan tertentu (volatile food) tetap menghantui.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada periode April ini meliputi:
Bawang Merah & Bawang Putih
Cabai Merah
Telur Ayam Ras
Di sisi lain, BPS mencatat bahwa komoditas daging ayam ras justru sering mengalami deflasi pada periode ini, memberikan sedikit ruang napas bagi konsumen.
Kinerja IPH Lampung dan Nasional
Hingga minggu ketiga April 2026, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan dinamika yang beragam di tingkat nasional. Tercatat 15 provinsi masih mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi lainnya sudah berhasil mencatatkan penurunan.
Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pemantauan intensif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan Lampung tetap berada dalam tren penurunan IPH. Langkah-langkah seperti operasi pasar, pemantauan stok di gudang distributor, serta koordinasi antarwilayah penghasil pangan terus ditingkatkan.
Penutup
Menutup rapat tersebut, Sekjen Kemendagri meminta seluruh jajaran untuk bekerja ekstra. "Berpikir keras, berusaha keras, evaluasi keras, itu yang saya harapkan. Saya minta penekanan ini bisa disadari dengan sepenuh hati," pungkasnya.
Pemprov Lampung melalui Dinas Kominfotik dan instansi terkait akan terus memperbarui informasi harga pangan secara transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian harga dan ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
0 Comments