Jakarta – Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Danarote Kementerian Dalam Negeri, Balai Kartini, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, termasuk Bupati Pesisir Barat, yang hadir bersama sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat koordinasi dalam percepatan akses keuangan daerah.
Rakornas TPAKD Tahun 2025 mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat di berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan OJK menyampaikan arah kebijakan nasional mengenai strategi peningkatan akses keuangan, termasuk langkah-langkah percepatan program TPAKD di seluruh daerah. Selain itu, disampaikan pula evaluasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025.
Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional yang menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk memperkuat perekonomian daerah. “Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke masyarakat pedesaan, termasuk bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan akses keuangan daerah menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pesisir Barat. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, pembiayaan usaha, serta edukasi keuangan.
Bupati juga menambahkan bahwa melalui forum nasional seperti ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat menjalin komunikasi langsung dengan kementerian terkait dan lembaga keuangan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diimplementasikan di daerah, sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tambahnya.
Rakornas TPAKD 2025 diakhiri dengan penyampaian penghargaan kepada sejumlah daerah yang berhasil menjalankan program inovatif dalam memperluas akses keuangan daerah. Melalui partisipasi aktif ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. (*)
0 Comments