Akselerasi Tahun 2026: Sekretariat DPRD Lampung Perketat Transparansi Lewat Digitalisasi e-Katalog

 

BANDAR LAMPUNG – Sekretariat DPRD Provinsi Lampung resmi memulai Tahun Anggaran 2026 dengan komitmen penuh terhadap efisiensi birokrasi. Hal ini ditandai dengan langkah masif mendorong percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi sistem e-Katalog.

Upaya strategis ini diperkuat melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan seluruh elemen pengadaan, mulai dari tingkat struktural hingga staf teknis, pada Selasa (3/2/2026).

Transformasi Budaya Kerja dan Akuntabilitas

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Lampung, Risko Ramadhinata Putra, menegaskan bahwa migrasi ke sistem digital merupakan langkah krusial untuk meminimalisir celah administrasi. Ia menyoroti bahwa efisiensi anggaran hanya bisa dicapai jika proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemanfaatan e-Katalog dan sistem digital adalah keniscayaan. Ini bukan sekadar urusan aplikasi, melainkan tuntutan perubahan pola pikir (mindset) aparatur agar lebih adaptif dan transparan dalam mengelola anggaran publik,” tegas Risko.

Penguatan Teknis dan Mitigasi Risiko

Dalam kegiatan tersebut, para praktisi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung memaparkan modul komprehensif yang mencakup:

• e-Purchasing & SPSE: Optimalisasi aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk proses tender maupun non-tender.

• e-Katalog Lokal & Nasional: Mendorong pemanfaatan produk dalam negeri melalui platform katalog elektronik.

• Manajemen Peran: Penegasan tanggung jawab strategis bagi pengguna anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga Pokja Pemilihan guna memastikan setiap tahapan selaras dengan perundang-undangan.

Target Pengadaan Modern

Melalui penguatan kapasitas ini, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menargetkan sistem belanja yang lebih modern dan kompetitif. Digitalisasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang, mempercepat serapan anggaran di awal tahun, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di lingkungan DPRD Provinsi Lampung.