Akses Pendidikan Terancam, DPRD Lampung Desak Pemerintah Pusat Bangun Permanen Jembatan Kali Pasir

 



LAMPUNG TIMUR — Kondisi memprihatinkan Jembatan Kali Pasir yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, memicu desakan keras dari legislatif tingkat provinsi. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen guna menjamin keselamatan warga dan puluhan pelajar yang melintas setiap hari.

Jembatan yang membentang di atas Sungai Batanghari ini menjadi akses tunggal yang sangat krusial, di mana ketiadaan akses alternatif memaksa warga—termasuk siswa tingkat SMA—bertaruh nyawa menyeberangi jembatan yang rusak demi efisiensi jarak tempuh.

Keterbatasan Fiskal Daerah dan Intervensi Pusat

Yusnadi menegaskan bahwa meskipun jembatan tersebut secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, kondisi fiskal daerah maupun provinsi saat ini tidak memadai untuk mendanai pembangunan konstruksi jembatan permanen yang representatif.

“Kami sudah meninjau langsung dan kondisinya memang sangat urgent. Karena fiskal kabupaten maupun provinsi tidak memadai, mau tidak mau pemerintah pusat harus turun tangan. Surat pengajuan bantuan ke Kementerian PU sudah dikirimkan,” tegas Yusnadi, Senin (2/2/2026).

Solusi Transisi: Jembatan Merah Putih

Sembari menunggu kepastian anggaran pembangunan permanen dari pusat, DPRD mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghadirkan solusi darurat. Pembangunan jembatan gantung atau yang dikenal sebagai "Jembatan Merah Putih" dianggap sebagai langkah taktis untuk menjaga agar aktivitas ekonomi dan pendidikan warga tidak lumpuh total.

Beberapa poin urgensi yang disoroti Komisi IV meliputi:

  • Keselamatan Siswa: Mencegah terjadinya kecelakaan saat puluhan anak sekolah menyeberangi sungai.

  • Mobilitas Ekonomi: Memperlancar distribusi hasil bumi antar desa di Way Bungur.

  • Aksesibilitas Wilayah: Menghindari isolasi wilayah akibat rusaknya infrastruktur penghubung utama.

Harapan untuk Pemerintah Pusat

Komisi IV DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal usulan ini di tingkat nasional melalui koordinasi dengan Kementerian PU. Yusnadi berharap viralnya kondisi jembatan ini menjadi pemantik bagi pemerintah pusat untuk memberikan atensi khusus pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fiskal namun membutuhkan infrastruktur vital yang mendesak.

"Harapan kami tetap pembangunan jembatan permanen. Jembatan gantung hanyalah solusi sementara agar aktivitas warga tidak terus terganggu," pungkasnya.

0 Comments