BANDAR LAMPUNG — Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang pada Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih berdampak langsung pada penguatan infrastruktur dan mobilitas di Bumi Ruwa Jurai.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV ini merupakan respons cepat legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan dan fasilitas perhubungan yang terdampak oleh aktivitas logistik tinggi.
Fokus: Transparansi dan Efektivitas CSR
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, H. Mukhlis Basri, menekankan bahwa kontribusi PT Pelindo melalui program CSR harus selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah. Komisi IV meminta adanya peta jalan yang jelas agar dana CSR tidak tersebar secara sporadis, melainkan fokus pada sektor infrastruktur penunjang dan pelayanan publik.
“Pembahasan kami fokuskan pada efektivitas dan transparansi. Kami ingin program CSR Pelindo memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tegas Mukhlis Basri.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti beberapa poin krusial:
Dukungan Infrastruktur: Alokasi CSR diharapkan dapat membantu pemeliharaan jalan-jalan provinsi yang menjadi akses utama menuju pelabuhan.
Peningkatan Layanan Perhubungan: Sinergi dengan Dishub Lampung dalam optimalisasi fungsi terminal dan aspek keselamatan lalu lintas (LLAJ).
Koordinasi Berkelanjutan: Memastikan pemerintah daerah memiliki data yang valid mengenai penyaluran CSR agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Membangun Komitmen Bersama
RDP ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV, jajaran sekretaris serta Kabid LLAJ Dishub Lampung, hingga Manajer Keuangan dan Komersial PT Pelindo Regional 2 Panjang.
Melalui forum ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan peran pengawasannya agar pihak BUMN dan swasta turut memikul tanggung jawab moral dalam merawat aset daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung dapat berjalan lebih akseleratif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
0 Comments