BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkokoh stabilitas ekonomi daerah melalui langkah pengendalian inflasi yang efektif di awal kuartal kedua tahun 2026. Komitmen ini berjalan selaras dengan dukungan terhadap program strategis nasional, khususnya sektor perumahan rakyat, guna memastikan pembangunan yang inklusif di Bumi Rua Jurai.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Senin (13/04/2026).
Capaian Deflasi dan Pengawasan Harga
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Provinsi Lampung mencatatkan capaian positif berupa deflasi sebesar 0,88 persen pada minggu kedua April 2026. Penurunan harga ini didorong oleh komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap memberikan atensi khusus pada dinamika harga di tingkat kabupaten:
Tanggamus & Pesawaran: Terpantau mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di atas rata-rata regional.
Lampung Utara: Terjadi fluktuasi harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Strategi Stabilisasi Pasokan Pangan
Untuk mengatasi potensi defisit dan gejolak harga pangan, Pemprov Lampung telah menyusun langkah strategis, di antaranya:
Pengembangan Kawasan Cabai: Percepatan penanaman seluas 300 hektare untuk menutupi defisit cabai rawit dan cabai besar.
Operasi Pasar & SPHP: Realisasi penyaluran beras SPHP oleh Bulog sebanyak 1.742 ton.
Distribusi Minyakita: Penyaluran 2,7 juta liter minyak goreng ke pasar-pasar rakyat di seluruh wilayah Lampung.
Progres Program 3 Juta Rumah di Lampung
Sejalan dengan aspek kesejahteraan, Pemprov Lampung aktif mengusulkan bantuan hunian melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Hingga saat ini, usulan yang diajukan mencakup:
Pembangunan Baru: 22.189 unit rumah.
Peningkatan Kualitas: 10.434 unit rumah (Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH).
Pemerintah Provinsi mendorong kabupaten/kota untuk segera mengintegrasikan program perumahan ini ke dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027 agar bantuan dapat terserap maksimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Optimisme Kesejahteraan Berkelanjutan
Melalui sinergi aktif antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah pusat, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni dipandang sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga Lampung secara keseluruhan.
0 Comments