Antisipasi PMK, Ahmad Basuki Desak Pemda Lakukan Tracking Hewan Kurban di Pinggir Jalan

  

BANDAR LAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk tidak lengah dalam mengawasi kesehatan hewan kurban. Fokus pengawasan diminta tidak hanya berhenti di tingkat peternak, melainkan harus diperketat hingga ke lapak-lapak penjualan musiman yang mulai marak di pinggir jalan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Metro.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa lapak dadakan merupakan titik distribusi krusial yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Menurutnya, potensi penularan virus seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tetap harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat.

“Jangan sampai hewan kurban yang dijual di lapak pinggir jalan terpapar virus. Pengawasan kesehatan harus menyasar lapak-lapak musiman ini, bukan hanya di kandang peternak,” ujar politisi yang akrab disapa Abas ini, Selasa (12/5/2026).

Komisi II menekankan beberapa poin penting dalam pengawasan hewan kurban tahun ini:

• Pendataan dan Tracking: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung diminta berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendata asal-usul ternak di setiap lapak guna memudahkan pelacakan jika ditemukan indikasi penyakit.

• Pemeriksaan di Lokasi: Mengingat ratusan hewan terkumpul di satu titik penjualan, petugas diminta melakukan pemeriksaan sampling secara rutin untuk memastikan kelayakan hewan sebelum dibeli masyarakat.

• Efektivitas Pengawasan: Abas menilai pengawasan di lapak justru lebih efisien bagi petugas dibandingkan harus menyisir kandang hingga ke pelosok desa.

Meskipun pengawasan diminta diperketat, Ahmad Basuki memastikan bahwa stok hewan kurban lokal di Lampung saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Iduladha 2026. Selain itu, ketersediaan vaksin ternak juga dilaporkan dalam kondisi stabil.

“Momentum ibadah Iduladha ini jangan sampai dicederai oleh peredaran hewan yang tidak sehat. Keselamatan dan ketenangan masyarakat dalam berkurban harus menjadi prioritas utama pemerintah,” pungkasnya.