BPKAD Lampung Luruskan Persepsi Anggaran Tenaga Ahli: Bukan Hanya untuk Pendamping Gubernur

  


BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan klarifikasi terkait alokasi anggaran Tenaga Ahli dalam APBD yang mencapai sekitar Rp16,5 miliar. Penjelasan ini bertujuan agar masyarakat memahami secara proporsional fungsi dan distribusi anggaran tersebut dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa nomenklatur belanja tenaga ahli sebesar Rp16,5 miliar tersebut bersifat lintas sektoral dan tidak hanya diperuntukkan bagi honorarium Tenaga Pendamping Gubernur semata.

"Perlu dipahami secara utuh, alokasi tersebut mencakup kebutuhan tenaga profesional di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di dalamnya termasuk tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, hingga tenaga ahli teknis yang mendukung pekerjaan fisik dan infrastruktur pada bidang pekerjaan umum," jelas Mirza Irawan, Rabu (13/5/2026).

Penunjukan Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan sendiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung yang bersifat ad hoc. Keberadaan mereka berfungsi sebagai penguat koordinasi lintas sektor, sinkronisasi kebijakan strategis, serta akselerator program prioritas di bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penggunaan tenaga profesional ini merupakan praktik pemerintahan modern untuk meningkatkan kapasitas tata kelola, tanpa menggantikan fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap alokasi anggaran dipastikan telah melalui mekanisme perencanaan yang ketat dan berada dalam pengawasan internal maupun eksternal.

"Seluruh proses penganggaran mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Provinsi Lampung," tambah Mirza.

Melalui klarifikasi ini, diharapkan tidak terjadi kesalahan interpretasi di tengah publik mengenai struktur belanja tenaga ahli, sehingga fokus pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan dukungan kapasitas profesional yang memadai.

0 Comments