BANDAR LAMPUNG – Mengantisipasi lonjakan serangan siber yang kian agresif di sektor pemerintahan, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah preventif berlapis. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik), Pemprov Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) serta Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber bagi Kabupaten/Kota di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Rabu (20/5/2026).
Agenda strategis ini mengusung tema yang sangat krusial dan kontekstual dengan ancaman siber hari ini, yaitu “Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware”. Simulasi ini didesain untuk melatih kesiapsiagaan para teknolog pemerintah daerah agar mampu melakukan deteksi dini dan mitigasi cepat saat sistem pelayanan publik disusupi kode berbahaya atau diretas menjadi situs judi.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah menempatkan Lampung sebagai lokomotif penguatan keamanan siber daerah. Menurutnya, keamanan digital adalah pilar absolut dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Satu Data Indonesia.
“Masa depan tata kelola pemerintah daerah berada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Ketika seluruh simpul layanan publik sudah bermigrasi penuh berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang bertindak sebagai penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegas Ganjar Jationo saat membuka acara.
Filosofi 'Siskamling Digital' dan Ancaman Nyata Geopolitik
Ganjar mengibaratkan sistem pertahanan siber daerah layaknya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di dunia nyata. Pola pengamanan harus dibangun secara kolektif sejak awal, bukan sekadar respons reaktif pemadam kebakaran setelah data telanjur bocor atau terkunci oleh peretas.
Ia mengingatkan, eskalasi teknologi siber bergerak secara eksponensial. Ganjar bahkan mencontohkan spekulasi lanskap geopolitik global, seperti lumpuhnya sistem keamanan dan radar radar di Venezuela saat operasi penangkapan Presiden Nicolás Maduro, sebagai bukti sahih bahwa serangan siber jarak jauh sanggup melumpuhkan kedaulatan sebuah negara.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung mendorong penguatan budaya keamanan digital (cyber awareness) secara masif di internal aparatur, mulai dari kebijakan kata sandi yang ketat hingga mitigasi terhadap ancaman phishing (pengelabuan) serta pencurian data sensitif.
Instruksi Presiden Prabowo: Wajib Bentuk TTIS Berkompeten
Di sisi lain, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, melalui Sandiman Ahli Madya Didik Hardiyanto, memaparkan bahwa inovasi digitalisasi daerah selalu berjalan beriringan dengan meluasnya celah serangan (attack surface).
Didik menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan dengan tegas agar seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang responsif. Keberadaan tim ini bukan sekadar formalitas untuk menaikkan indeks penilaian keamanan, melainkan kebutuhan operasional mendasar karena serangan siber tidak mengenal jam kerja maupun hari libur.
Guna membangun benteng pertahanan yang tangguh, BSSN menelurkan enam poin strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh Pemkab dan Pemkot se-Lampung:
Akselerasi penguatan TTIS di seluruh level pemerintah daerah.
Tata kelola keamanan informasi yang berbasis pada manajemen risiko.
Standarisasi SOP (Standard Operating Procedure) penanganan insiden siber.
Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui model Quad Helix (Pemerintah, Akademisi, Industri, dan Komunitas).
Peningkatan kompetensi SDM sandi dan siber secara berkelanjutan.
Membangun budaya kesadaran keamanan siber (cybersecurity awareness).
BSSN juga mewajibkan setiap pemda untuk segera melakukan pelaporan cepat jika mendeteksi adanya anomali sistem, guna mencegah dampak serangan berantai (cascading effect) yang berpotensi meluas dan mengancam infrastruktur informasi kritis di tingkat nasional.
0 Comments