BANDAR LAMPUNG – Peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026) dinilai menjadi tonggak sejarah baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah taktis ini sebagai strategi jitu untuk menggeser pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini mendominasi kota-kota besar agar mulai bergerak aktif dari wilayah pedesaan.
Provinsi Lampung sendiri mencatat progres yang cukup signifikan dalam menyukseskan program prioritas ini. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, saat ini telah resmi berdiri 345 unit KDKMP yang tersebar di berbagai wilayah Lampung. Kehadiran ratusan unit koperasi ini diharapkan mampu menjadi jawaban konkret atas jeritan klasik para petani dan peternak lokal yang selama ini kerap merugi akibat ketergantungan pada rantai tengkulak atau pengepul.
Menurut Mikdar, kelemahan utama sektor pertanian di desa bukan pada aspek produksi, melainkan pada akses pemasaran yang tidak berpihak pada petani. Melalui manajer koperasi yang telah melewati proses seleksi ketat dan pembinaan intensif, KDKMP diplot untuk langsung menampung hasil bumi warga dengan sistem harga yang lebih adil. Selain memutus mata rantai distribusi yang timpang, optimalisasi fungsi koperasi ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, sekaligus menekan angka urbanisasi pemuda desa ke kota-kota besar.
Tidak hanya berperan sebagai penggerak pasar, KDKMP juga mengemban misi sosial-ekonomi strategis, termasuk menyokong ketahanan pangan dan penyediaan kebutuhan gizi masyarakat di tingkat kecamatan. Kendati memiliki prospek yang besar karena didukung oleh akses pinjaman modal kerja berbunga rendah dari pemerintah pusat, Mikdar menyoroti tantangan krusial di lapangan, khususnya mengenai kelambatan sejumlah aparatur desa dalam menyediakan lahan operasional koperasi.
Politikus Fraksi Gerindra ini memperingatkan bahwa desa-desa yang lambat merespons kebutuhan sarana pendukung ini akan kehilangan peluang emas untuk menyejahterakan warganya. Oleh karena itu, DPRD mendesak pemerintah desa beserta pemerintah daerah di Lampung untuk bergerak cepat memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dasar KDKMP. Sinergi ini dinilai mendesak agar stimulan modal kerja yang dikucurkan negara dapat segera dikonversi menjadi dampak ekonomi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.
0 Comments