BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bergerak taktis dalam mengonsolidasikan seluruh kekuatan sektor agraria guna menyokong target swasembada pangan nasional. Sebagai langkah konkret, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Produksi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).
Forum strategis ini diposisikan sebagai jembatan akselerasi untuk mendorong kesejahteraan petani di akar rumput, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pedesaan, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ancaman krisis pangan global.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran petinggi Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung, instansi vertikal, perwakilan BUMN, serta berbagai organisasi profesi petani.
Dalam arahannya, Gubernur memaparkan indikator makro yang menegaskan bahwa Lampung merupakan pilar utama lumbung pangan nasional. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Bumi Ruwa Jurai menyumbang kontribusi masif senilai Rp150 triliun, atau setara dengan 28 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, terdapat sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare lahan pertanian aktif yang menghidupi sekitar 2 juta tenaga kerja.
Kendati memiliki daya dukung lahan yang luas, Gubernur Mirza memberikan catatan kritis bahwa tingkat produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong di Lampung saat ini masih berada di bawah capaian negara-negara produsen global.
“Jika kita mampu mendongkrak indeks produktivitas ini melalui intensifikasi, bukan hanya volume hasil panennya saja yang meroket, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga kurva pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong naik,” ujar Gubernur optimis.
Intervensi Tata Niaga Mulai Dongkrak Daya Beli Sektor Pedesaan
Gubernur menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 1,3 juta petani di Lampung yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada tiga komoditas utama (padi, jagung, singkong). Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas pertanian dipatok menjadi agenda prioritas utama yang wajib direalisasikan secara masif dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
“Struktur tanah dan keunggulan vegetasi tanaman kita menyebabkan Lampung secara historis menjadi daerah penyokong yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya, terutama Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta. Peran penting ini sudah berjalan selama puluhan tahun,” urai Kiai Mirza, sapaan akrabnya.
Guna menjaga keberlanjutan profesi petani, Pemprov Lampung berkomitmen melakukan intervensi ketat pada tata niaga dan stabilitas harga di tingkat produsen. Kebijakan proteksi harga dinilai mulai membuahkan hasil, di mana harga gabah di tingkat petani saat ini berhasil menyentuh angka Rp6.500 per kilogram.
Dampak positif dari penguatan ekonomi pedesaan ini mulai memicu efek domino yang segar bagi sektor industri lainnya. Indikator daya beli masyarakat desa ditandai dengan melonjaknya angka penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di berbagai kabupaten, serta kenaikan angka pendaftaran mahasiswa baru pada perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung yang tumbuh hingga 20 persen.
Masuk 6 Besar Nasional; Kementan Apresiasi Tulang Bawang
Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi—sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung—menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah taktis Pemprov Lampung.
Dalam evaluasi kinerja terbarunya per Mei 2026, Kementan memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tulang Bawang yang sukses mencatat lompatan rekor Luas Tambah Tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Berkat konsistensi tersebut, Provinsi Lampung kini berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar di Indonesia dengan persentase capaian target makro menyentuh 62 persen.
Tin Latifah mengingatkan bahwa dalam visi mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Presiden RI telah menetapkan empat program prioritas utama tanpa toleransi, yaitu swasembada pangan, makan bergizi gratis, ketahanan energi, dan hilirisasi.
“Persoalan pangan tidak boleh lagi dikelola dengan cara biasa, melainkan harus dipandang secara strategis sebagai persoalan hidup atau matinya suatu bangsa. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi target mati yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Tin Latifah.
Melalui integrasi program kerja lintas sektoral dan pemanfaatan teknologi pertanian modern pasca-rakor ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat melahirkan model kolaborasi percontohan nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengamankan stok pangan domestik, tetapi juga mengukuhkan posisi Lampung sebagai tameng utama kedaulatan pangan Republik Indonesia. (Kmf)
0 Comments