BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan mutu pelayanan kesehatan daerah melalui rencana perbaikan menyeluruh pada RS Bandar Negara Husada (RSBNH). Eksekutif memandang bahwa pembenahan tata kelola dan pemeliharaan fisik rumah sakit milik daerah ini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan aspek administrasi kelayakan, melainkan sebuah instrumen vital yang menguji kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Intervensi anggaran dan manajemen secara agresif dipersiapkan guna mengurai sumbatan operasional serta mendongkrak utilitas fasilitas medis tersebut.
Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, disoroti adanya urgensi perbaikan infrastruktur gedung, terutama instalasi air dan kelistrikan yang masuk dalam zona merah evaluasi inspektorat daerah. Kerusakan pada elemen vital ini dinilai sangat berisiko karena dapat melumpuhkan fungsi ruang operasi dan menghentikan operasional layanan prioritas seperti unit hemodialisa (cuci darah). Dari perspektif tata kelola keuangan, hambatan medis pada unit-unit premium tersebut tidak hanya merugikan pasien kelompok rentan, tetapi juga memangkas potensi pendapatan asli daerah secara signifikan.
Secara kelembagaan, manajemen RSBNH yang saat ini memegang status Tipe C dengan kapasitas sepuluh tempat tidur sedang berkejaran dengan tenggat waktu akreditasi ulang yang jatuh pada pertengahan Desember. Pemprov Lampung menginstruksikan direksi rumah sakit untuk melakukan lompatan kinerja agar status akreditasi utama yang disandang saat ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Investasi kapital dan fasilitas yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dituntut berbanding lurus dengan lonjakan angka kunjungan pasien, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara pada fasilitas yang sepi peminat.
Langkah sinkronisasi ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan logistik, pemeliharaan fisik, dan pemenuhan standar prosedur operasional terpenuhi sebelum audit akreditasi berjalan. Melalui reformasi radikal pada RSBNH ini, pemprov ingin merekonstruksi wajah pelayanan publik bidang kesehatan agar menjadi lebih adaptif, aman, dan berdaya saing dalam melayani masyarakat Lampung.
0 Comments