Antisipasi Kekeringan 2026, Pemprov Lampung Gelar Rakor Inflasi

 

BANDAR LAMPUNG — Stabilitas harga bahan pokok merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga daya beli masyarakat serta menjamin efektivitas kebijakan sosial (social policy) di daerah. Menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) pada periode September hingga Desember 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah preventif dengan memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Langkah ini dikonsolidasikan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog secara daring dari Command Center Diskominfo Provinsi Lampung, Selasa (18/8/2026).

Rakor yang dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Pemprov Lampung, Yanyan Ruchyansyah, serta unsur Forkopimda ini merespons peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Agustus 2026. Provinsi Lampung mencatatkan kenaikan IPH di rentang 1 hingga 2 persen, dengan perhatian khusus tertuju pada Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami lonjakan IPH di atas 3 persen. Fluktuasi ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan beras.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, menekankan pentingnya integrasi kelembagaan (state institutional integration) antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forkopimda untuk melakukan pengawasan pasar secara langsung (field audit). Intervensi harga dan koordinasi pasokan tidak boleh menunggu hingga terjadi lonjakan ekstrem di tingkat konsumen. Dalam kerangka ini, Perum Bulog siap mengoptimalkan cadangan beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton sebagai instrumen stabilitas pasar jika terjadi distorsi distribusi.

Melalui komitmen lintas sektor ini, Pemprov Lampung tidak hanya berfokus pada pemantauan angka inflasi, melainkan memastikan kepastian pasokan dan keterjangkauan harga pangan di lapangan. Kesiapsiagaan instrumen daerah dalam merespons ancaman cuaca ini menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat Lampung.