BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan performa positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2026, Lampung sukses mencatatkan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di seluruh Pulau Sumatera, yakni sebesar 1,76 persen.
Capaian ini mempertegas efektivitas berbagai intervensi pasar dan koordinasi lintas sektor yang digelar secara konsisten oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung guna mengamankan daya beli masyarakat.
Informasi strategis tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, secara virtual pada Senin (4/8/2026).
Dalam forum tersebut, Pemprov Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung.
"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus menjaga daya beli publik," ujar Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.
Perbandingan Inflasi Sumatera dan Capaian Kabupaten Lampung Timur
Dalam pemaparannya, Kemendagri menyoroti kontrasnya angka inflasi antarwilayah di Sumatera. Saat Lampung menempati posisi terendah (1,76 persen), Provinsi Aceh mencatatkan tingkat inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dengan angka mencapai 5,38 persen. Secara nasional, inflasi tahunan berada di level 2,88 persen dengan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menambahkan bahwa penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau—seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat—menjadi motor utama terjadinya deflasi bulanan.
Secara khusus, BPS mencatat Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah yang mengalami deflasi terluas sekaligus salah satu kabupaten dengan inflasi tahunan paling terkendali di Sumatera.
Perkembangan Indikator Inflasi Provinsi Lampung (Juli 2026):
Inflasi Tahunan (YoY): Turun signifikan dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen.
Inflasi Bulanan (MoM): Memasuki zona deflasi dari 0,55 persen menjadi minus 0,49 persen.
Inflasi Tahun Kalender (YtD): Melandai dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen.
Perkuat Sistem Early Warning dan Pemantauan Stok Harian
Menanggapi capaian tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung, Yanyan Ruchyansah, menegaskan bahwa Pemprov Lampung tidak akan berpuas diri. Untuk mempertahankan stabilitas harga bahan pokok, pemerintah daerah akan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) gejolak harga.
Sistem ini berfokus pada pemantauan intensif atas rantai pasokan komoditas vital seperti beras dan bawang putih yang masih menjadi penyumbang inflasi di beberapa daerah.
"Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan signifikan. Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat melalui pemantauan produksi, distribusi, dan pasokan harian agar potensi gejolak harga dapat dideteksi serta ditangani lebih awal," pungkas Yanyan.
Selain fokus pada pengawasan pasokan pangan, Pemprov Lampung juga mempercepat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
0 Comments