BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen penuh untuk mengawal penuntasan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah guna memangkas angka backlog kepemilikan dan kelayakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program sektor perumahan rakyat ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta pembuka lapangan kerja padat karya secara masif di Lampung.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026). Rakor tersebut dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty, Deputi Komisioner BP Tapera Wilson Lie Simatupang, pimpinan perbankan penyalur, serta jajaran asosiasi pengembang perumahan (Apersi, REI, Himperra, Asprumnas, PI, Ikaderi, Aperindo, dan Apernas).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi Provinsi Lampung pada tahun 2026 melonjak tajam hingga 450 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebanyak 2.394 unit.
Gubernur menginstruksikan dinas teknis untuk mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota. Dari total target 13.276 unit, sebanyak 9.000 unit telah selesai diverifikasi dan 3.434 unit sisanya tengah dirampungkan agar penyaluran dapat tuntas sebelum tenggat Desember 2026.
"Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret antara pemerintah, BP Tapera, pengembang, serta perbankan. Ekosistem penyediaan perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi FLPP, harus bergerak serempak," ujar Gubernur Mirza.
Guna mendukung kelancaran investasi pengembang, Gubernur turut meminta para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung untuk memangkas hambatan birokrasi serta mempermudah penerbitan izin perumahan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menjelaskan bahwa Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur guna memacu percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan BSPS. Selain pembenahan hunian swadaya, pemerintah juga menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah bagi pekerja swasta hingga toko material.
Secara makroekonomi, program BSPS di Lampung diperkirakan mampu menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja lokal di sektor konstruksi, belum termasuk efek pengganda (multiplier effect) pada distribusi rantai pasok material dan jasa logistik.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan platform integrasi data perumahan nasional berkonsep demand driven melalui portal rumah.go.id pada pertengahan Desember 2026, di mana Provinsi Lampung berpeluang ditunjuk sebagai salah satu lokasi percontohan (pilot project).
0 Comments